Ingetberita.com, Jakarta – Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid bersama Pejabat Eselon I menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pekan sebelumnya.
Seluruh Jajaran Eselon I menyampaikan Progres Realisasi Anggaran Tahun 2021, dan Pagu Kebutuhan serta Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2022.
Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Aisyah Gamawati menjelaskan tentang realisasi fisik ketransmigrasian di Tahun 2021 sebesar 46 persen.
Adanya refocusing anggaran sebanyak empat kali berpengaruh terhadap berkurangnya target prioritas nasional yang ada.
Aisyah dalam RDP itu memaparkan, Bidang ketransmigrasian sendiri mengalami refocusing anggaran lebih dari Rp190 miliar hingga pagu tahun 2021 menjadi Rp430 miliar yang digunakan untuk 69 satker di seluruh Indonesia.
Adanya perubahan nomenklatur Kemendes PDTT dan kendala teknis dalam pelaksanaan kewajiban penggunaan rekening virtual berpengaruh terhadap realisasi anggaran.
Kendala lain yang dihadapi pada pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan proporsi sebesar 35 persen dari keseluruhan anggaran, dimana kegiatan ini baru bisa dimulai di Bulan Mei 2021 karena ada perubahan pada klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO).
Aisyah mengakui telah memberikan Surat Edaran terkait langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran kepada semua satker daerah.
Selain itu terus dilakukan pendampingan teknis dan kegiatan Monitoring dan evaluasi (Monev) kepada pelaksana kegiatan di daerah.
Alokasi Pagu Anggaran Ditjen PPKTrans Tahun 2022 sejumlah Rp313 Miliar yang terdistribusi pada 61 satker daerah dan 1 satker pusat. Namun, dari alokasi tersebut setelah dilakukan penghitungan kebutuhan anggaran, terdapat backlog sebesar Rp503 Miliar.
Prioritas kegiatan di tahun 2022 sejumlah 15 kegiatan, diantaranya Sarana Perumahan yang dibangun di kawasan transmigrasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan.
Sementara itu, Pimpinan Komisi V meminta agar Program dan kegiatan harus fokus pada tugas dan fungsinya terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
Kedua perlu ditingkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola potensinya.
Pelaksanaan transmigrasi harus dilaksanakan dengan baik mulai dari proses rekruitmen, pelatihan-pelatihan yang diberikan, pemenuhan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi dan kepastian lahan di lokasi permukiman transmigrasi.
