Menteri PPPA Dukung Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2024

Ingetberita.com, Jakarta – Menjelang Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengutarakan dukungan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di ranah politik.

Dalam sebuah acara Dialog Forum Merdeka Barat 9, Menteri PPPA menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik adalah investasi untuk mengawal masa depan bangsa.

Read More

“Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, sudah sepatutnya meningkatkan ruang partisipasi dan representasi politik perempuan agar terfasilitasi dengan baik. Keterlibatan perempuan dalam politik mampu membangun pendekatan kebijakan yang lebih humanistik, sehingga melibatkan perempuan dalam politik merupakan investasi untuk mengawal masa depan bangsa,” ujar Menteri PPPA pada Rabu (07/02).

Menteri PPPA menyoroti pentingnya mencapai minimal 30 persen batas keterwakilan perempuan sebagai kandidat calon legislatif dalam Pemilu. Kebijakan afirmatif ini, menurutnya, telah membawa perubahan positif, seperti disahkan nya UU nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Banyak kebijakan yang sifatnya memberikan perlindungan telah dihadirkan. Hal tersebut karena adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perempuan yang bekerja keras menggandeng dan mengajak anggota DPR lainnya untuk menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan kaum perempuan,” tambahnya.

Menteri PPPA berharap momentum Pemilu tahun 2024 dapat mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, baik dari segi kuantitas jumlah anggota perempuan yang menduduki kursi maupun kualitas dalam menghasilkan kebijakan publik.

Pemerintah melalui Kemen PPPA telah melakukan serangkaian upaya meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik, dari tingkat desa hingga nasional. Staf Khusus Menteri PPPA, I Gusti Agung Putri Astrid, menyampaikan bahwa sejak tahun 2020, Kemen PPPA telah menyasar kader-kader perempuan di desa, menciptakan kondisi penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

Khoirunnisa Nur Agustyati dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti masih adanya hambatan bagi perempuan dalam berkarir politik, termasuk budaya patriarki, sistem partai politik, dan regulasi seperti Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023. Regulasi ini mengubah pembulatan batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan ke atas menjadi pembulatan ke bawah jika angka desimal di bawah 50.

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, Diah Pitaloka, mengajak pemilih untuk mendukung dan memberikan kesempatan pada caleg perempuan. Ia menekankan bahwa perempuan memiliki potensi besar dan perlu didukung melalui kolaborasi multipihak untuk menciptakan kebijakan yang lebih berwarna dari berbagai perspektif.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *