Usaha Perikanan di PPS, Sekarang Keuntungan Hasil Tangkapan Minim

Ingetberita.com, Jakarta – Pelaku usaha perikanan khususnya yang sudah beberapa puluh tahun beraktivitas di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta melihat hasil tangkapan sudah jauh lebih sedikit, semakin hari dan berdampak pada operasional terutama lamanya perjalanan (berlayar) yang diperlukan untuk sampai tempat sasaran penangkapan atau fishing ground.

“Dulu, fishing ground dekat. Kami berlayar sekitar tiga bulan, dan sudah bisa balik (berlabuh). Sekarang (fishing ground) semakin jauh, dan lamanya (perjalanan) sampai tujuh bulan. Itu pun belum tentu hasilnya maksimal,” ujar salah seorang buruh lepas di area transit dermaga timur PPS, Toha mengatakan kepada Redaksi, Kamis (28/12).

Hal yang sama juga diutarakan pelaku usaha perikanan, Suhari yang mulai beraktivitas di PPS tahun 1988. Awalnya ia bekerjasama dengan pemilik kapal dengan kesepakatan bagi hasil fifty – fifty (50 : 50).

Waktu itu, hasil tangkapan melimpah. Ia mendapat keuntungan besar dari sistem bagi hasil antara tekong (kapten kapal) dengan ABK (anak buah kapal) atau nelayan.

“Satu bulan pulang, berlabuh dengan membawa ikan dalam jumlah besar. Kalau kondisi sekarang, satu tahun (perjalanan) baru bisa pulang,” kata Suhari.

Toha dan Suhari sama-sama dipandang di lingkungan PPS sebagai sesepuh pengusaha dan nelayan. Keduanya punya cerita ‘dramatis’ mengenai perjalanan hidup dan karir di PPS Muara Baru selama lebih dari empat dekade. Suhari, ketika waktu masih muda mengaku masih bekerja serabutan.

Lalu ia mulai menguasai kapal ketika bekerja di bengkel untuk teknik pemesinan kapal di daerah Kapuk, Jakarta Utara. Karena hasil tangkapan melimpah, dan untung besar, ia sempat hidup dari hotel ke hotel.

Bahkan ia sering menginap di Bali karena tangani mesin kapal-kapal yang banyak bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan di pelabuhan Benoa, Bali.

“Saya usaha kapal (penangkapan ikan) sampai krisis moneter tahun 1997. Waktu itu hidup saya mulai berantakan, dengan berbagai kemewahan dari hasil keuntungan (usaha perikanan tangkap). Itu sejarah saya, dan tidak mau main kapal lagi sejak itu. Sekarang, saya fokus usaha bengkel bubut, dengan komputerisasi. Kami tidak mengerjakan manual lagi,” ungkap Suhari.

Usaha penangkapan ikannya dengan sistem sewa dengan pemilik kapal di PPS. Harga sewa Rp 12,5 juta pada tahun 1988. Tapi ia harus rutin memperbaiki kapal sehingga bisa operasional menangkap ikan.

Dari biaya perbaikan kapal, ia bisa memotong uang sewa. Saat itu, kapalnya belum dilengkapi power steering. Sehingga dengan keterampilan teknis yang dimiliki, ia mengubah dengan sistem power steering/hydraulic pada kapalnya.

“Total perbaikan kapal sekitar Rp 50 juta lebih, dan potong uang sewa. Setelah itu, saya bisa langsung berlayar. waktu saya pulang, hasil (tangkapan) melimpah. hasil penjualan mendekati Rp 60 juta, saya mendadak kaya. saya sempat lupa diri, terlena dengan keuntungan besar,” kata pemilik nama Tionghoa Su Jian Hu.

Sementara itu, Toha melihat biaya untuk perjalanan mencapai sekitar Rp 1.000.0200.000 (satu milyar, dua ratus ribu rupiah). Biaya tersebut untuk sekali perjalanan bolak balik sampai berlabuh dan membawa hasil. Semakin hari, biaya semakin naik.

Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menerbitkan peraturan yang tidak berpihak pada nelayan. Ada peraturan yang mengharuskan kapal harus balik per dua bulan.

“Itu belum waktunya harus pulang. Padahal, targetnya (perjalanan kapal) sembilan bulan. Sebelum berangkat, ada kontrak antara tekong (kapten kapal) dan ABK (anak buah kapal),” kata Toha yang juga aktif pada kelompok keamanan dan ketertiban di PPS.

Kontrak juga mencakup pinjaman atau kasbon ABK untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga sebelum berlayar. Kontrak juga mensyaratkan ABK untuk belum boleh pulang (berlabuh) kecuali sudah ada hasilnya, berupa ikan tangkapan. Sehingga kalau tidak ada hasil, jangan pulang dulu. Selama sembilan bulan kontrak, mencakup fasilitas kasbon dengan rincian.

“Kalau belum ada hasil, kita cari lagi di fishing ground yang lain. Karena sistem bagi hasil, semakin banyak hasilnya, ABK semakin senang. Mereka bisa bawa uang banyak. Tapi sekarang ada peraturan baru, per dua bulan, (kapal) harus balik ke pelabuhan untuk pendataan. Walaupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) masih efektif berlaku, tetap harus balik. Kalau tidak, SPB tidak diterbitkan kembali, ini merugikan nelayan,” papar Toha.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *